Proyek “Bermasalah”, 154 Kontraktor Kena Sanksi
ARTIKEL
Senin, 26 Januari 2009
Parto (Ketua Gapensi Balikpapan): Kontraktor Resah, Ibarat Buah Simalakama
BALIKPAPAN-Kabar mengejutkan datang dari kalangan pengusaha jasa konstruksi di Balikpapan. Pasalnya, menjelang pembukaan lelang atau tender proyek 2009, ratusan kontraktor di Kota Minyak dibuat resah dengan kebijakan baru pemerintah—lewat hasil temuan tim Badan Pemeriksa Keuangan (BPKP), yang sebenarnya sudah dilansir sejak setahun yang lalu.
Dalam temuan itu, ada 154 perusahaan (kontraktor, red) di Balikpapan, yang dinyatakan “bermasalah” dan diwajibkan mengembalikan dana proyek, yang nilainya bervariasi, mulai puluhan juta hingga ratusan juta rupiah. Temuan tim BPKP ini, sebenarnya terjadi pada pekerjaan proyek tahun 2006-2007, namun hampir luput dari perhatian media. Namun sumber Metro belakangan mengungkapkan hasil temuan ini, karena dipandang cukup meresahkan kalangan kontraktor di Balikpapan. “Untuk pekerjaan proyek tahun 2008, memang belum diumumkan. Tapi, temuan proyek 2006-2007 itu, dampaknya masih terasa hingga sekarang,” ujar sumber tadi.
Menariknya, tim BPKP tidak sekadar mewajibkan pengembalian dana proyek bagi kontraktor yang dinyatakan “bermasalah”, tapi juga disertai ancaman blacklist bagi mereka yang menolak mengembalikan dana proyek, untuk tidak boleh ikut dalam lelang atau tender proyek di tahun berikutnya. Inilah yang disebut ibarat Buah Simalakama, karena kalau mengembalikan—kontraktor dinyatakan bersalah, tapi kalau tidak—bakal kena blacklist dan terancam tidak boleh ikut tender di tahun berikutnya. Akibatnya, sudah puluhan kontraktor, baik golongan kecil maupun besar, yang dengan berat hati terpaksa mengembalikan dana proyek yang dianggap bermasalah tadi. Gapeksindo Balikpapan sejak awal telah melakukan perlawanan dengan mempertanyakan secara langsung kepada Bapak Walikota mengenai masalah" temuan " tersebut yang diklaim seluruh kontraktor bahwa pemeriksaannya tidak fair dan sewenang-wenang , karena tim pemeriksa tidak boleh didampingi pada saat melakukan pemeriksaan di lapangan. Dan yang lebih sulit diterima, kalangan kontraktor tidak punya data pembanding hasil pemeriksaan dan backup data yang dimiliki kontraktor, Dinas PU salah salah satu dinas pemberi kerja mengakui bahwa pemeriksaannya juga kurang fair dan terkesan dipaksakan.
Tapi, tidak sedikit pula yang berani “melawan” dan menegaskan bakal menempuh jalur hukum.
Adapun ke-154 perusahaan kontraktor itu, rinciannya adalah, katagori overhead sebanyak 33 perusahaan, kekurangan volume 57 perusahaan, tidak tepat waktu 9 perusahaan, realisasi pembayaran 25 %-90 % ada 5 perusahaan dan realisasi pembayaran 100 % ada 46 perusahaan.
Dikonfirmasi terkait masalah ini, Ketua Badan Pimpinan Cabang (BPC) Gabungan Pelaksana Konstruksi Nasional Indonesia (Gapensi) Balikpapan, Ir H Parto Hadisanto membenarkan adanya temuan tadi. Bahkan, kata Parto, ia bersama pengurus Gapensi Balikpapan, sudah melaporkan masalah ini ke Walikota H Imdaad Hamid SE. Hasilnya, dalam waktu dekat akan ada pertemuan pihak terkait yang difasilitasi Pemkot Balikpapan, guna menyamakan persepsi terkait kebijakan pengembalian dana proyek tersebut. “Intinya, Pak Wali cukup terkejut dengan kabar itu, tapi menyikapinya dengan agenda pertemuan pihak terkait dalam waktu dekat. Yang pasti, semua akan diundang, mulai asosiasi perusahaan jasa konstruksi, LPJKD hingga instansi terkait seperti Dinas PU dan aparat penegak hukum, seperti kepolisian, kejaksaan dan tim BPKP,” tutur Parto menjawab Metro di kantornya akhir pekan lalu.
Menurut Parto, sanksi yang diterapkan bagi kontraktor memang terkesan kurang fair. Mengapa? Karena sebagian besar proyek sudah selesai dan diserah-terimakan, termasuk pembayarannya. “Kalau mau adil, mestinya sanksi itu diberikan secara tanggung renteng, karena dalam sebuah pekerjaan proyek, ada konsultan, pimpinan proyek atau pimpro hingga pengawas. Jadi, kesalahannya jangan ditimpakan ke kontraktor saja,” ujarnya.
Apalagi, kata dia, saat turun memeriksa proyek, tim BPKP bergerak sendiri, tanpa melibatkan instansi terkait dan asosiasi perusahaan jasa konstruksi di Balikpapan. Selain itu, yang dijadikan dasar temuan dan penilaian, juga berbeda antara temuan tim dengan pandangan kontraktor. “Misalnya, yang diperiksa adalah penawaran proyek secara global, bukan satuan pekerjaan. Ini yang membuat kita beda persepsi,” sergahnya seraya menyebut, 154 kontraktor itu tidak semuanya anggota Gapensi Balikpapan.
Hanya saja, karena ancaman sanksi blacklist, tentu saja membuat sebagian besar kontraktor diakui Parto dihadapkan pada pilihan dilematis ibarat buah simalakama. “Kalau kita melawan, misalnya menempuh jalur hukum, selain prosesnya akan panjang—juga membuat kontraktor sulit mengikuti tender di tahun berikutnya,” tuturnya. Sementara kalau mengembalikan dana, kontraktor otomatis dicap bersalah dan mengakui adanya kesalahan dalam pekerjaan proyek. Padahal, tandas dia, belum tentu temuan itu berbanding lurus dengan vonis bersalah yang dilakukan kontraktor.(rud)
