Untuk meningkatkan efisiensi dan transparansi dalam pengadaan barang dan jasa pemerintah, Departemen Luar Negeri (Deplu) menerapkan e-procurement atau sistem lelang online. Sistem e-procurement ini dibangun bekerja sama dengan pemerintah kota (pemkot) Surabaya. Dipilihnya pemkot Surabaya karena dinilai telah cukup berhasil menerapkan e-procurement di instansinya. E-Procurement ini langsung diresmikan oleh Hassan Wirajuda, Menteri Luar Negeri RI di Kantor Deplu hari ini (27/6). Dalam sambutannya, Hassan menyampaikan bahwa perlu adanya ketertiban fisik, administrasi, dan waktu. Hal ini untuk mendukung terciptanya sistem pengawasan yang baik dalam kerangka tertib pengawasan. “Dengan adanya e-procurement ini tentu juga harus didukung dengan e-office dan e-government lainnya,” katanya.
Bambang DH, Walikota Surabaya yang hadir dalam peresmian itu mengatakan bahwa e-procurement yang telah dilakukan di Surabaya untuk membangun transparansi. Dengan demikian menciptakan kepercayaan bagi masyarakat atas pengadaan yang dilakukan. Menurut Bambang, justru hambatannya dari dalam karena ketatnya sistem e-procurement tersebut. “Panitia tidak dapat melakukan korupsi, kolusi, dan nepotisme,” jelasnya. Karena hal ini, lanjutnya, tergantung dari niat dan kesempatan yang ada. Sedangkan kesempatan sudah ditutup oleh sistem e-procurement ini. Sekarang tinggal niat dari para pelakunya. Dari penerapan e-procurement di Surabaya, diperoleh efisiensi anggaran hingga 24 persen dan rata-rata di atas 20 persen per tahunnya. Disamping itu, 60 persen pemenang tender adalah perusahaan menengah kebawah yang kebanyakan dari kalangan muda yang memiliki kemampuan untuk melakukan penawaran dengan tepat. Untuk informasi e-proc Deplu dapat dilihat pada web www.e-proc.deplu.go.id.
