GAPEKSINDO BALIKPAPAN

Black List Kontraktor Nakal

2009-10-11T16:54:00.000+08:00

Ketua Gapeksindo Balikpapan, H Hasyim ST menegaskan, pihaknya sangat mendukung kebijakan Wali Kota H Imdaad Hamid SE yang mengeluarkan surat keputusan (SK) tentang pengawasan dan evaluasi terhadap kinerja kotraktor yang memenangkan tender proyek di Balikpapan.

Bahkan, tandas Hasyim, kebijakan memasukkan kontraktor “nakal” dalam daftar hitam (blacklist), karena mengerjakan proyek bermutu jelek atau berkualitas di bawah standar, sangat layak didukung—sepanjang faktanya memang demikian. “Sejak awal kami di Gapeksindo menginginkan demikian, agar kedepan para pengusaha jasa konstruksi atau kontraktor bisa lebih profesional dalam segala hal, baik dari sisi kemampuan modal, peralatan, tenaga ahli maupun peralatan yang dimiliki,” ujar Hasyim menjawab Metro di kantornya akhirnya pekan lalu.

Apalagi dengan diterapkannya sistem lelang atau tender elektronik atau e-proc yang makin meluas untuk proyek minimal Rp 100 juta ke atas untuk tahun 2010 mendatang, kata dia, hampir dipastikan celah untuk kontraktor “broker” atau hanya sekadar papan nama, akan terkikis lewat seleksi alam. “Tentu kita berharap, kualitas proyek yang dikerjakan para kontraktor—terutama kontraktor lokal di Balikpapan, makin baik dari tahun ke tahun. Karenanya, sepanjang tujuannya baik, kebijakan wali kota harus direspon positif oleh para kontraktor sendiri,” tuturnya.

Hanya saja, salah satu Tenaga Teknis di Meranti Group ini mengingatkan, kebijakan pengawasan dan evaluasi terhadap kualitas pekerjaan proyek ini, juga jangan “tebang pilih” dan hanya ditujukan pada kontraktor saja. Sebab, dalam sebuah pekerjaan proyek, kata dia, ada mata rantai atau tahapan proyek yang tidak bisa dipisahkan. Mulai dari perencanaan, lelang hingga pelaksanaan dan penyerahan proyek. “Dari tahapan tadi, ada beberapa unsur yang saling terkait, mulai konsultan perencana, penanggungjawab teknik, hingga pengawas dan kontraktor,” tutur dia.

Karena itu, hasil proyek akan berkualitas bagus atau tidak, juga sangat tergantung dari peran konsultan perencana dan pengawas. “Kan tidak mungkin suatu proyek diserahkan oleh kontraktor ke masing-masing SKPD dan kemudian dibayar, kalau dalam tahapan pengawasan tiba-tiba ada temuan masalah kualitas,” sergahnya.

Sebab itu, tanpa bermaksud mencampuri kewenangan pemkot, Hasyim berharap kedepan jumlah tenaga sumber daya manusia (SDM) yang terlibat dalam konsultan perencana dan pengawas ini, idealnya juga ditambah. Sehingga, tidak ada lagi petugas pengawas yang mengambil kerja “borongan” dan itu beresiko pada penilaian pada pekerjaan proyek yang digerap kontraktor. “Kami yakin, sepanjang masing-masing pihak menjalankan perannya, Insya Allah persoalan mutu proyek yang berkualitas rendah, kedepan tidak akan kita temui lagi di Balikpapan,” ujarnya.

Seperti dilansir Metro, Pemkot melalui Kepala Bagian Pembangunan, Ir Muhaimin MT mengatakan, telah mengeluarkan SK wali kota nomor 600/1769/bang.I/2009. Dalam SK itu, ada dua poin penting yang diatur. Pertama, dana sisa kegiatan harus dengan persetujuan dari wali kota sehingga tidak ada lagi satuan kerja perangkat daerah (SKPD) yang dapat menggunakan dana sisa kegiatan tanpa sepengetahuan wali kota. Poin kedua, setiap SKPD diminta untuk melakukan pengawasan terhadap tender yang dikerjakan oleh para kontraktor sebelum hasil pengerjaan diserahkan kepada SKPD. “Dengan dasar SK itu, dibentuklah sebuah tim penilai hasil kerja kontraktor yang beranggotakan Inspektorat, Pembangunan, Keuangan dan masing-masing SKPD yang bertugas untuk menilai apakah kinerja kontraktor baik atau buruk sebelum sebuah pekerjaan diserahkan kepada SKPD dan kemudian ke Pemkot Balikpapan,” papar Muhaimin. ”SK pak wali untuk pengawasan terhadap kinerja kontraktor sudah keluar dan akan kita terapkan untuk mengawasi proyek-proyek yang ada sejak 2009 ini,” ungkapnya..

Penilaian yang dilakukan tim, tegasnya, akan menjadi catatan khusus untuk tender yang akan belangsung pada tahun-tahun berikutnya,. Jika dinilai kinerja kontraktor tidak bagus namun masih dapat diperbaiki maka kontraktor berkewajiban memperbaikinya namun jika buruk maka kontraktor tersebut akan masuk dalam daftar hitam. ”Kontraktor yang masuk dalam daftar hitammaka akan sulit untuk memenangkan tender pada tahun-tahun kedepannnya,hal ini dilakukan untuk membuat setiap tender yang diberikan dikerjakan dengan sesuai keinginan sehingga pemkot tidak dirugikan,” pungkasnya.(rud)

Proyek “Bermasalah”, 154 Kontraktor Kena Sanksi

2009-01-26T10:46:00.004+08:00

Proyek “Bermasalah”, 154 Kontraktor Kena Sanksi

ARTIKEL
Senin, 26 Januari 2009

Parto (Ketua Gapensi Balikpapan): Kontraktor Resah, Ibarat Buah Simalakama

BALIKPAPAN-Kabar mengejutkan datang dari kalangan pengusaha jasa konstruksi di Balikpapan. Pasalnya, menjelang pembukaan lelang atau tender proyek 2009, ratusan kontraktor di Kota Minyak dibuat resah dengan kebijakan baru pemerintah—lewat hasil temuan tim Badan Pemeriksa Keuangan (BPKP), yang sebenarnya sudah dilansir sejak setahun yang lalu.

Dalam temuan itu, ada 154 perusahaan (kontraktor, red) di Balikpapan, yang dinyatakan “bermasalah” dan diwajibkan mengembalikan dana proyek, yang nilainya bervariasi, mulai puluhan juta hingga ratusan juta rupiah. Temuan tim BPKP ini, sebenarnya terjadi pada pekerjaan proyek tahun 2006-2007, namun hampir luput dari perhatian media. Namun sumber Metro belakangan mengungkapkan hasil temuan ini, karena dipandang cukup meresahkan kalangan kontraktor di Balikpapan. “Untuk pekerjaan proyek tahun 2008, memang belum diumumkan. Tapi, temuan proyek 2006-2007 itu, dampaknya masih terasa hingga sekarang,” ujar sumber tadi.

Menariknya, tim BPKP tidak sekadar mewajibkan pengembalian dana proyek bagi kontraktor yang dinyatakan “bermasalah”, tapi juga disertai ancaman blacklist bagi mereka yang menolak mengembalikan dana proyek, untuk tidak boleh ikut dalam lelang atau tender proyek di tahun berikutnya. Inilah yang disebut ibarat Buah Simalakama, karena kalau mengembalikan—kontraktor dinyatakan bersalah, tapi kalau tidak—bakal kena blacklist dan terancam tidak boleh ikut tender di tahun berikutnya. Akibatnya, sudah puluhan kontraktor, baik golongan kecil maupun besar, yang dengan berat hati terpaksa mengembalikan dana proyek yang dianggap bermasalah tadi. Gapeksindo Balikpapan sejak awal telah melakukan perlawanan dengan mempertanyakan secara langsung kepada Bapak Walikota mengenai masalah" temuan " tersebut yang diklaim seluruh kontraktor bahwa pemeriksaannya tidak fair dan sewenang-wenang , karena tim pemeriksa tidak boleh didampingi pada saat melakukan pemeriksaan di lapangan. Dan yang lebih sulit diterima, kalangan kontraktor tidak punya data pembanding hasil pemeriksaan dan backup data yang dimiliki kontraktor, Dinas PU salah salah satu dinas pemberi kerja mengakui bahwa pemeriksaannya juga kurang fair dan terkesan dipaksakan.
Tapi, tidak sedikit pula yang berani “melawan” dan menegaskan bakal menempuh jalur hukum.

Adapun ke-154 perusahaan kontraktor itu, rinciannya adalah, katagori overhead sebanyak 33 perusahaan, kekurangan volume 57 perusahaan, tidak tepat waktu 9 perusahaan, realisasi pembayaran 25 %-90 % ada 5 perusahaan dan realisasi pembayaran 100 % ada 46 perusahaan.

Dikonfirmasi terkait masalah ini, Ketua Badan Pimpinan Cabang (BPC) Gabungan Pelaksana Konstruksi Nasional Indonesia (Gapensi) Balikpapan, Ir H Parto Hadisanto membenarkan adanya temuan tadi. Bahkan, kata Parto, ia bersama pengurus Gapensi Balikpapan, sudah melaporkan masalah ini ke Walikota H Imdaad Hamid SE. Hasilnya, dalam waktu dekat akan ada pertemuan pihak terkait yang difasilitasi Pemkot Balikpapan, guna menyamakan persepsi terkait kebijakan pengembalian dana proyek tersebut. “Intinya, Pak Wali cukup terkejut dengan kabar itu, tapi menyikapinya dengan agenda pertemuan pihak terkait dalam waktu dekat. Yang pasti, semua akan diundang, mulai asosiasi perusahaan jasa konstruksi, LPJKD hingga instansi terkait seperti Dinas PU dan aparat penegak hukum, seperti kepolisian, kejaksaan dan tim BPKP,” tutur Parto menjawab Metro di kantornya akhir pekan lalu.

Menurut Parto, sanksi yang diterapkan bagi kontraktor memang terkesan kurang fair. Mengapa? Karena sebagian besar proyek sudah selesai dan diserah-terimakan, termasuk pembayarannya. “Kalau mau adil, mestinya sanksi itu diberikan secara tanggung renteng, karena dalam sebuah pekerjaan proyek, ada konsultan, pimpinan proyek atau pimpro hingga pengawas. Jadi, kesalahannya jangan ditimpakan ke kontraktor saja,” ujarnya.

Apalagi, kata dia, saat turun memeriksa proyek, tim BPKP bergerak sendiri, tanpa melibatkan instansi terkait dan asosiasi perusahaan jasa konstruksi di Balikpapan. Selain itu, yang dijadikan dasar temuan dan penilaian, juga berbeda antara temuan tim dengan pandangan kontraktor. “Misalnya, yang diperiksa adalah penawaran proyek secara global, bukan satuan pekerjaan. Ini yang membuat kita beda persepsi,” sergahnya seraya menyebut, 154 kontraktor itu tidak semuanya anggota Gapensi Balikpapan.

Hanya saja, karena ancaman sanksi blacklist, tentu saja membuat sebagian besar kontraktor diakui Parto dihadapkan pada pilihan dilematis ibarat buah simalakama. “Kalau kita melawan, misalnya menempuh jalur hukum, selain prosesnya akan panjang—juga membuat kontraktor sulit mengikuti tender di tahun berikutnya,” tuturnya. Sementara kalau mengembalikan dana, kontraktor otomatis dicap bersalah dan mengakui adanya kesalahan dalam pekerjaan proyek. Padahal, tandas dia, belum tentu temuan itu berbanding lurus dengan vonis bersalah yang dilakukan kontraktor.(rud)

Gapeksindo dukung kebijakan BI Koreksi BI Rate

2009-01-01T15:46:00.002+08:00

BI Beri Sinyal Koreksi BI Rate

Inflasi Turun, Momentum Beri Stimulus Moneter

Otoritas moneter diprediksi bakal menurunkan tingkat suku bunga acuan BI rate. Tingkat inflasi yang terus membaik menjadi faktor utama penurunan suku bunga acuan. Jika koreksi BI rate benar-benar dilakukan diharapkan itu menjadi stimulus moneter yang positif bagi perekonomian nasional.

Sinyal itu disampaikan oleh Gubernur BI Boediono di Gedung Depkeu, Rabu (31/12). Menurut Boediono, tekanan inflasi pada Desember akan berkurang. Dia juga yakin bahwa pengelolaan inflasi dalam tahun ke depan akan lebih terkendali. "Inflasi tentu saja ke depannya bisa terus membaik, semakin mengecil," ujar guru besar ekonomi FE UGM.

Bank sentral, kata dia, akan mengkaji semua hal terkait penentuan tingkat suku bunga acuan dalam rapat dewan gubernur BI pada awal Januari 2009. "Awal bulan depan (Januari, Red), tanggal 6 (Januari) itu, akan kita kaji semua aspek, perbankannya sampai moneter secara keseluruhan untuk menentukan BI rate," tuturnya.

Koreksi BI rate juga terus disuarakan sejumlah ekonom dan dunia usaha. Secara terpisah, ekonom senior Indef Fadhil Hasan mengemukakan, kebijakan koreksi suku bunga akan memberi stimulan positif bagi dunia usaha. Instrumen moneter tersebut akan menimbulkan efek berantai pada koreksi suku bunga kredit perbankan, dan akhirnya sektor riil akan lebih terdorong untuk menggerakkan roda usahanya. "BI harus berani melakukan koreksi. Tunggu apa lagi, sekarang inflasi pun sudah rendah," ujarnya.

Dia menilai, kebijakan uang ketat, yang salah satunya dicerminkan pada besaran BI rate, sudah tidak relevan untuk diterapkan. Alih-alih mengendalikan inflasi, kebijakan itu malah kontraproduktif dengan upaya menggairahkan sektor riil di tengah kondisi krisis seperti saat ini. "Transmisi kebijakan moneter ke depan harus lebih tepat, sehingga bisa menjadi stimulus bagi perekonomian," jelas Fadhil.

Ketua Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (Hipmi) Erwin Aksa mengemukakan, pengusaha menginginkan ada koreksi suku bunga acuan BI rate. Kebijakan itu, kata dia, akan ditransmisikan oleh industri perbankan dalam besaran suku bunga kreditnya. "Koreksi suku bunga akan memberi stimulus positif ke dunia usaha," ujar CEO Bosowa Corporation itu.

Stimulus moneter tersebut, terang dia, sangat berarti bagi dunia usaha dalam kondisi seperti saat ini. Turbulensi finansial global telah membuat pengusaha kelimpungan menyiasati lesunya pasar ekspor. Berkurangnya order akan membuat pengusaha berpikir untuk mengurangi produksi.

Karena itu, stimulus moneter berupa koreksi suku bunga diharapkan akan mampu menggairahkan dunia usaha untuk tetap menjaga stabilitas produksinya. Pasar domestik yang masih besar diharapkan bisa dimaksimalkan untuk menyiasati lesunya pasar ekspor.

"Tapi, itu semua kan membutuhkan stimulus, misalnya bagaimana agar pengusaha dengan kalkulasi cermat berani mengakses kredit. Hal tersebut membutuhkan stimulus berupa koreksi suku bunga," terang Erwin

Gapeksindo prihatin dengan Pemkot Balikppapan

2009-01-01T15:19:00.005+08:00

GAPEKSINDO MENGUCAPKAN SELAMAT TAHUN BARU 2009

Gapeksindo Balikpapan merasa prihatin dengan kebijakan yang dilakukan pemerintah kota Balikpapan di tahun 2009. Mengapa ?

Krisis global sudah mulai terlihat sinyalnya di kota Balikpapan , namun Pemerintah Kota Balikpapan masih belum mempersiapkan program-program khusus seperti proyek padat karya yang pada prinsipnya untuk menyerap tenaga kerja yang terkena dampak pemutusan hubungan kerja.

Pemkot Balikpapan masih bersikap menunggu petunjuk dari Pemerintah Pusat , sehingga pada saat pengesahan APBD 2009 , tidak ada sama sekali program padat karya yang dipersiapkan, seharusnya pola -pola pikir menunggu petunjuk pusat sudah harus di hilangkan, Era Otonomi Daerah yang memberikan kekuasaan penuh mengurus daerahnya masing-masing seharusnya dimanfaatkan pemerintah daerah dalam mengantisipasi jika terjadi krisis di kota Balikpapan. Ingat akibat dampak dari pemutusan hubungan kerja , angka pengangguran menjadi meningkat dan akibatnya kriminalitas juga akan meningkat , Aspek kondusifitas yang selalu terjaga selama ini akan terancam akibat Pejabat Pemerintah Kota dan Legeslatif tidak memiliki kepekaan akan isyarat krisis global yang melanda negara maju.

Sebaiknya Aparat Pemerintah melihat video di bawah ini :

Selamat Ulang Tahun Gapeksindo yang ke-6

2008-07-24T19:06:00.005+08:00

Tanggal 23 Juli yang merupakan hari lahir Gapeksindo, merupakan hari yang bersejarah dan berbahagia bagi kami sebagai anggota Gapeksindo Balikpapan. Seiring perjalanan waktu, Organisasi jasa konstruksi yang saat ini di Pimpin oleh Bapak Malkan Amin yang terhormat, berhasil menjadi salah satu organisasi yang maju dan berkembang sangat pesat, baik dalam peningkatan pelayanan, kuantitas dan kualitas anggotanya.
DPC Gapeksindo Balikpapan Mengucapkan Selamat Ulang Tahun Yang ke 6 kepada Gapeksindo , semoga dimasa yang akan datang Gapeksindo dapat menjadi organisasi yang lebih profesional, moderen dan menjadi wadah pengusaha yang profesional.

Kepada Yth :
Segenap Pengurus dan Anggota
Gapeksindo

Di
Seluruh Indonesia

Assalammualaikum Wb.Wb.

Salam GAPEKSINDO.

Hari ini, enam tahun sudah, sejak semangat Gapeksindo dilahirkan di Makasar dalam sebuah deklarasi Reformis dari sekelompok organisator Jasa Konstruksi yang menghendaki lahirnya organisasi baru sebagai wadah pengusaha jasa konstruksi berwajah pembaharuan .

Hari ini, di usia balitanya, Gapeksindo dengan bangga, telah tumbuh dan berkembang sensansional, di segenap pelosok tanah air, di 33 propinsi dan 400 kabupaten/kota, serta ikut mewarnai ranah masyarakat pengusaha Jasa Konstruksi Indonesia, yang menggeliat, menunjukan jati diri dalam deru dan derap pembangunan Indonesia.

Hari ini, perjalanan Gapeksindo telah tiba di batas, menjadi sebuah tanggung jawab yang melekat di pundak kita semua, untuk memelihara, menumbuh kembangkan dan menjadikannya sebuah identitas bagi kita semua sebagai pengusaha Jasa Kontruksi yang terhormat di negeri ini.

Sebagai Ketua Umum Gapeksindo, saya mengisyaratkan sebuah kebanggaan atas kerja keras segenap anggota Gapeksindo dimanapun berada, terutama di tingkat Cabang dan Daerah, sebab justru di sanalah akar kekuatan Gapeksindo kita berada, di sanalah segala pertumbuhan organisasi ini berasal, dan pada tingkat Cabang inilah saya tempatkan rasa hormat dan harapan tertinggi saya, sebagai Ketua Umum Gapeksindo.

Hari ini, Gapeksindo telah mencatat, sejarah di negeri ini, sebagai organisasi perusahaan yang tercepat dalam pertumbuhannya, dan terbaik dalam aspek kelola organisasi sejenis.

Identitas ini telah menjadi tanggung jawab kita bersama untuk terus terjaga, seraya berjalan dan terus berkembang, agar kelak Gapeksindo menjadi domain Masyarakat Konstruksi Indonesia, dan menjadi aset abadi yang dapat kita persembahkan buat negeri kita, Indonesia.

Hari ini, saya mengajak segenap jajaran pengurus Gapeksindo di seluruh Indonesia, untuk bersama-sama meningkatkan semangat kita, meningkatkan kinerja organisasi mulai di tingkat Cabang, Daerah maupun di Pusat, untuk menapak era baru, yakni era pembinaan bagi anggota, dengan menempatkan anggota secara prioritas, sebagai subjek organisasi, dan peningkatan kesejahteraan serta kualitas anggota, sebagai objek kelola organisasi.

Akhir kata , Selamat merayakan Ulang Tahun Gapeksindo buat kita semua, semoga Allah SWT berkenan melimpahkan berkah dan rahmatNya buat kita semua, dalam mengabadikan sumbangsih kita bagi pembangunan dan kemakmuran negeri .

Wassalamualaikum Wr.Wb.
Jakarta 23 Juli 2008

H.M. MALKAN AMIN
KETUM GAPEKSINDO

Pengalihan Jadwal Kerja Industri

2008-07-24T08:08:00.000+08:00

Serikat Pekerja Badan Usaha Milik negara menolak surat keputusan bersama lima menteri tentang pengalihan jadwal kerja industri. Rencananya SP BUMN akan mensomasi ke lima menteri yang menandatangani surat keputusan tersebut. "Kami minta untuk segera mencabut SK tersebut," kata FX Arief Poyuono, Ketua Serikat Pekerja BUMN Bersatu.

Seperti diketahui, selain industri swasta yang harus melakukan pengalihan jadwal kerja industri, perusahaan milik negara juga harus patuh dengan SKB. Sedikitnya enam BUMN diwajibkan mengubah jam kerjanya. Namun belum juga berjalan SKB itu sudah mendapat penolakan. Meski begitu, penolakan itu ditanggapi dingin Menteri BUMN Sofyan Djalil dan menyatakan bukan masalah besar.
Tidak hanya Menteri BUMN yang menganggap penolakan tersebut tidak serius, pihak Perusahaan Listrik Negara juga akan meneruskan program tersebut mengingat defisit PLN cukup besar.
Krisis listrik yang terjadi di Indonesia, menurut pengamat menunjukkan buruknya pemerintah menata infrastruktur energi. Karena ini pula Indonesia menurut majalah Forbes berada di urutan 81 dari 120 negara yang kurang menarik untuk tujuan usaha

Naik,Naik dan Naik

2008-07-24T08:02:00.000+08:00

Dunia usaha di Tanah Air kembali harus menanggung beban baru. Usai pergeseran hari libur yang masih menjadi polemik, baru-baru ini, PLN dikabarkan akan menaikan tarif listrik bagi industri sebagai buntut defisit yang dialami perusahaan negara itu.

Meski sudah ada pertemuan dengan industri, PLN tidak transparan mengakui hal ini. Hanya saja diakui defisit listrik masih cukup besar. DPR berharap rencana ini tidak diputuskan sendiri oleh PLN. DPR dan pemerintah harus dilibatkan karena dampak kenaikan ini akan melemahkan daya beli. Industri pasti akan menaikkan harga produk hasil olahan. ujung-ujungnya, beban masyarakat bertambah.
Setidaknya adal empat skenario penyesuaian tarif listrik bagi industri. Pertama, kenaikan tarif sebesar 120 persen. Kedua, listrik naik 100 sampai 110 persen. Ketiga, listrik naik 98 persen dan yang terendah naik 85 persen. Apapun skenario PLN, menurut pengamat krisis listrik menggambarkan buruknya pemerintah menata inftrastruktur energi

Perbankan, Asuransi, dan Sewa-Beli (Leasing)

2008-07-24T07:49:00.001+08:00

Bank Indonesia atau BI sebagai sebuah lembaga negara mandiri bersifat otonom sepenuhnya dalam merumuskan dan menerapkan setiap tugas dan kekuasaannya sebagaimana ditetapkan dalam UU Bank Sentral (UU no. 23/1999). Sebagai bank sentral, BI bertujuan tunggal mencapai dan memertahankan kemantapan nilai rupiah. Demi meraih tujuan ini, BI didukung oleh tiga bidang tugas, yakni: merumuskan dan menerapkan sistem kebijakan moneter, mengatur dan menjamin sebuah sistem pembayaran yang lancar, serta mengembangkan sistem perbankan dan pinjaman yang kokoh dengan membangun dan mengawasi bank-bank.

Secara umum, BI tidak melakukan kegiatan usaha bank, baik itu bank umum maupun bank perkreditan rakyat. Karena itu, BI tidak dapat melayani rekening tabungan, giro, atau pun deposito dari masyarakat. Selain itu, masyarakat tidak dapat langsung memohon pinjaman dari BI. (Sumber: www.bi.go.id).
Berkaitan dengan penanaman modal asing, BI memainkan peran berikut:
1. Menerbitkan surat izin bagi draft akhir perjanjian pinjaman perusahaan-perusahaan penanaman modal langsung asing (FDI: foreign direct invesment);
2. Memantau rekening FDI;
3. Memastikan bahwa modal bagi proyek-proyek FDI berasal sebagian besar dari mancanegara;
4. Mendaftarkan semua pinjaman luar negeri yang diterima oleh perusahaan-perusahaan FDI.

Untuk mendukung kegiatan usaha di Indonesia, banyak bank asing beroperasi di Indonesia, seperti ABN AMRO Bank, American Express Bank, Bank of America NA, Citibank NA, Deutsche Bank AG, JP Morgan Chase Bank, Standard Chartered Bank, The Bangkok Bank Comp. Ltd., The Bank of Tokyo-Mitsubishi Ltd., dan The Hong Kong and Shanghai Banking Corp.
Di samping itu, ada lima bank milik negara, yakni PT Bank Ekspor Indonesia (Persero), PT Bank Mandiri (Persero), PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk, PT Bank Rakyat Indonesia (Persero), dan PT Bank Tabungan Negara (Persero). Juga, ada 36 bank swasta nasional devisa, 40 bank swasta nasional non-devisa, 26 bank pembangunan daerah, dan 24 bank patungan.
Lembaga keuangan lainnya mencakup 176 perusahaan asuransi (internasional maupun nasional) dan 145 perusahaan sewa-beli (leasing).
Pasar Saham
Sesuai dengan undang-undang tentang Pasar Modal, pedoman, aturan, dan pengawasan sehari-hari pasar modal diselenggarakan oleh Bapepam (Badan Pengawas Pasar Modal). Badan ini juga menerapkan kegiatan pasar modal yang tertata, adil, dan efisien, serta melindungi kepentingan pemodal dan masyarakat.
Fungsi Bapepam adalah:
1. Merancang hukum dan aturan Pasar Modal;
2. Membimbing dan mengawasi setiap orang yang menerima izin usaha, persetujuan, pendaftaran, dan lain-lain yang terkait dengan Pasar Modal;
3. Membina prinsip keterbukaan bagi Perusahaan Penerbit Saham dan Perusahaan Terbuka;
4. Penyelesaikan keberatan orang yang terkena sanksi oleh Bursa Saham, Perusahaan Penjamin Efek, dan Perusahaan Depositori Efek;
5. Menyusun standar akuntansi Pasar Modal;
6. Melindungi pelaksanaan teknis fungsi utama Bapepam sesuai dengan kebijakan yang diminta oleh Menteri Keuangan.

Dalam menjalankan fungsinya, Bapepam memiliki kekuasaan untuk memberikan izin, persetujuan, dan pendaftaran efektif kepada peserta pasar modal serta menyediakan pernyataan pendaftaran efektif.
Hingga kini, Bapepam telah memberikan izin usaha kepada 2 bursa, yakni Bursa Efek Jakarta (JSX) dan Bursa Efek Surabaya (SSX), 117 penjamin pembelian (underwriter), 207 pialang, dan 70 manajer investasi.
(Sumber: www.bapepam.go.id)
Kantor Perwakilan
Perusahaan asing boleh mendirikan sebuah kantor perwakilan di Indonesia di salah satu ibukota provinsi. Kegiatannya terbatas pada mengawasi dan mengoordinasikan usaha dari induk dan cabang-cabangnya. Kantor ini tidak diizinkan untuk melakukan transaksi bisnis dengan perusahaan atau perorangan di Indonesia, baik untuk ekspor, impor, maupun perdagangan dalam negeri.
Kantor perwakilan dapat:
1. Memohon izin kerja bagi manajer asing (expatriate);
2. Memohon visa masuk berulang (multiple entry) bagi personel asingnya beserta pembebasan pajak fiskal (SKFLN).

Kantor perwakilan dipimpin oleh satu atau lebih warga negara asing atau Indonesia yang ditunjuk oleh sebuah perusahaan asing atau patungan luar negeri sebagai wakilnya dengan maksud:
1. Menangani kepentingan perusahaan atau cabang-cabangnya, dan atau
2. Menyiapkan pendirian atau pengembangan perusahaan investasi langsung asing di Indonesia atau di negara lain.

“banjir” tawaran pekerjaan konstruksi dari negara-negara Timur Tengah

2008-07-24T07:45:00.000+08:00

Menteri Pekerjaan Umum, Djoko Kirmanto, pada tanggal 18 Juni 2008 kemarin, membuka secara resmi acara launching dari rangkaian kegiatan Konstruksi Indonesia 2008 (KI 2008), sebagai suatu kegiatan rutin tahunan yang diselenggarakan oleh Departemen Pekerjaan Umum. Turut hadir dalam kesempatan tersebut, antara lain Ketua Umum LPJKN HM Malkan Amin, Kepala BPKSDM Departemen Pekerjaan Umum Sumaryanto Widayatin dan juga Utusan Khusus Presiden RI untuk Timur Tengah Alwi Shihab.

Dalam sambutannya, Menteri antara lain mengatakan, melalui KI 2008, Departemen Pekerjaan Umum ingin mendorong para pelaku jasa kontruksi nasional mempersiapkan diri dalam menyambut “banjir” tawaran pekerjaan konstruksi dari negara-negara Timur Tengah. Menurut Menteri, pemerintah menyadari, masih ada beberapa hal penting yang harus dibenahi oleh jasa konstruksi nasional untuk menyambut kesempatan ini.
“Misalnya, kendala bahasa, perpajakan, asuransi, bank garansi, serta kurangnya pengetahuan hukum kontrak masih jadi penghalang kita berkiprah disana”, jelas Menteri, seraya berpesan, para pelaku jasa konstruksi diharapkan mau terus meningkatkan kompetensi dan profesionalismenya. Dikatakan Menteri, pemerintah dalam hal ini juga tidak akan tinggal diam, dan akan berusaha meningkatkan peluang para pelaku jasa konstruksi nasional dalam menghadapi pasar internasional. Salah satu upaya pemerintah, adalah melalui penyelenggaraan KI 2008 ini.
Pada kesempatan launching KI 2008 tersebut, Kepala BPKSDM Sumaryanto Widayatin, juga menjelaskan pentingnya mengangkat Green Construction atau Konstruksi yang berwawasan lingkungan menjadi tema besar Konstruksi Indonesia 2008. Kerusakan lingkungan akibat Global Warming, menurutnya harus ditangani secara bersama dan tidak tertutup juga dengan konstruksi mengingat jasa konstruksi banyak berhubungan dengan lingkungan.
Sementara Ketua Umum LPJKN, HM Malkan Amin dalam sambutannya, mengatakan menyambut baik kegiatan KI 2008 sekaligus tema yang diangkat. Dikatakan Malkan, melalui inovasi teknologi konstruksi berwawasan lingkungan infrastruktur Indonesia akan semakin maju dengan tanpa melupakan konservasi lingkungan. Ia juga mengajak seluruh masyarakat konstruksi untuk mendukung dan berpartisipasi aktif dalam mensukseskan seluruh agenda KI 2008.
Sedangkan Utusan Khusus Presiden RI untuk Timur Tengah, Alwi Shihab, menjelaskan bahwa tawaran proyek infrastruktur di Timur Tengah untuk pelaku jasa konstruksi Indonesia dalam dua tahun terakhir ini sebenarnya begitu deras mengalir. Namun sayangnya kesempatan emas ini belum bisa disambut karena kurangnya kesiapan pelaku jasa konstruksi Indonesia sendiri. “Masalahnya (ketidaksiapan) tersebut, antara lain juga karena belum siapnya kantor perwakilan di Timur Tengah sebagaimana biasanya disyaratkan di negara Timur Tengah,” ujar Alwi.

Konstruksi Indonesia (KI) sebagai sarana informasi dan komunikasi dunia konstruksi nasional, telah bergulir sejak tahun 2003. Event ini merupakan suatu upaya pemerintah untuk menumbuhkembangkan kepercayaan dan kebanggaan masyarakat terhadap kemampuan pelaku konstruksi nasional dalam menghasilkan produk-produk infrastruktur, peningkatan kompetensi dan profesionalisme.

Bertemakan “Mewujudkan Pembangunan Infrastruktur Berwawasan Lingkungan Melalui Inovasi Teknologi Konstruksi”, KI 2008 rencananya akan diselenggarakan lebih besar dari KI di tahun-tahun sebelumnya. Beberapa rangkaian acara baru telah disiapkan, seperti Konferensi & Pameran Konstruksi Internasional di Jakarta, Bedah Buku Perjalanan Wakil Presiden RI di Bidang Konstruksi, Keikutsertaan dalam The Big 5 Building the Middle East dan Misi Konstruksi ke Dubai/Timur Tengah, Tournament Golf, Jalan Santai dan Fun Bike.

Selain itu rangkaian kegiatan yang tetap diadakan di tahun ini adalah Lomba Tukang dan Mandor, Lomba Foto Konstruksi, Lomba Jurnalistik / Karya Tulis, Lomba Karya Ilmiah Terkait Konstruksi, Lomba Karya Konstruksi, Lomba Prestasi Badan Usaha, Penyusunan Buku Konstruksi Indonesia, Penganugerahan Karya Konstruksi serta Pemberian Penghargaan pada Upacara Harbak PU.[]

”Silakan awasi kalau ada penyelewengan,”

2008-07-22T15:45:00.000+08:00

DPR Akan Klarifikasi Surat KPK
Jasin: Biar Masyarakat yang Menilai
Selasa, 22 Juli 2008 | 00:32 WIB

Jakarta, Kompas - Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat akan segera mengklarifikasi maksud surat Wakil Ketua KPK Moch Jasin yang ditujukan langsung kepada pimpinan komisi DPR. Soalnya, hingga kini pimpinan DPR belum menerima surat itu.

”Sudah saya layangkan suratnya, tetapi belum dibalas,” ucap Ketua DPR Agung Laksono, Senin (21/7).

Agung juga sudah meminta pimpinan komisi untuk menanyakan hal ini kepada masing- masing mitra kerja komisi apakah dimungkinkan mengundang pihak ketiga. Dia menilai usulan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) itu kurang tepat karena bukan terkait kasus. ”Tidak ada maksud saya untuk menghalangi,” ujarnya.

Wakil Ketua DPR Muhaimin Iskandar yang ditemui secara terpisah malah belum mengetahui ada surat Wakil Ketua KPK kepada pimpinan komisi. Dia setuju dengan langkah yang dilakukan Agung. ”Kita cek apa maunya dulu,” ujar Muhaimin.

Muhaimin juga menilai rencana KPK itu tidak tepat karena undang-undang tidak mengatur keterlibatan KPK dalam pembahasan anggaran.

”Rapat-rapat di DPR itu ada yang bersifat terbuka dan tertutup. Tetapi, kalau terlibat secara kelembagaan tidak bisa karena belum ada di undang-undang,” paparnya.

Apabila rencana KPK disetujui, dia khawatir malah akan menimbulkan kekacauan dalam pembagian kekuasaan antarlembaga negara. ”Silakan awasi kalau ada penyelewengan,” ujarnya.

Secara terpisah, Wakil Ketua KPK Bidang Pencegahan Moch Jasin, Minggu lalu, membenarkan, komisinya telah mengirimkan surat permohonan kepada DPR untuk mengikuti rapat pembahasan anggaran.

”Langkah ini dilakukan sebagai bagian dari pengkajian sistem penyusunan anggaran guna mencegah adanya korupsi,” kata Jasin.

Upaya KPK itu, lanjut Jasin, didasarkan pada Pasal 14 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang menyatakan, KPK berhak mengkaji suatu sistem yang berada di semua lembaga negara dan lembaga pemerintah.

”Terkait dengan penyusunan anggaran, ada tiga lembaga yang terlibat, yaitu Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, Departemen Keuangan, dan DPR. Saat ini hanya tinggal sistem di DPR yang belum diuji. Karena itu, untuk memperoleh kajian yang lengkap dan menyeluruh, KPK merasa perlu mengkaji sistem di lembaga legislatif itu,” papar Jasin. Menurut dia, KPK tidak akan mencampuri DPR.

Namun, jika DPR menolak permohonan KPK tersebut, lanjut Jasin, pihaknya tak akan memaksa. ”Kalau keberatan, silakan saja. Biar masyarakat yang menilai,” ujarnya. (SUT/NWO/JOS)

Banjir , Tanah longsor dan Angin Puting Beliung Lumpuhkan kota Balikpapan

2008-07-11T18:52:00.008+08:00

Berulang kali kota Balikpapan dilanda musibah baik yang diakibatkan oleh banjir, tanah longsor maupun angin puting beliung yang mengakibatkan aktifitas warga lumpuh total. Banjir yang terjadi pada tanggal 09 Juli 2008 telah memporak porandakan segala fasilitas umum kota Balikpapan. Ribuan rumah terendam , 2 orang warga tewas akibat tertimbun tanah longsor dan 1 orang tewas akibat terseret arus, 7400 sambungan telpon rumah dan flexy milik telkom terputus, Ratusan pedagang yang bertempat di Mal Ramayana Rapak kota Balikpapan mengalami kerugian hingga ratusan juta akibat lantai basement terendam air bercampur lumpur. Angin puting beliung yang terjadi pada hari itu juga menambah penderitaan warga Balikpapan, Atap perumahan Pertamina dan Stadion Persiba yang berada dilokasi karang anyar banyak yang rusak akibat diterpa angin puting beliung tersebut.

Pemerintah Kota Balikpapan menghadapi bencana yang terjadi tidak dapat berbuat banyak. Langkah darurat yang dilakukan Pemkot Balikpapan yaitu melakukan evakuasi warga yang berada dilokasi yang mengalami banjir cukup parah yaitu di wilayah Kecamatan Balikpapan Selatan, terutama di kelurahan Damai yang menjadi kawasan terparah akibat terendam air hingga 2 meter.
Pemerintah Propinsi Kalimantar Timur melalui Pejabat Gubernur dan Muspida juga telah memberikan bantuan sebesar 1 Milyar rupiah yang diterima langsung oleh Bapak Imdaad Hamid,SE selaku Walikota Balikpapan. Bantuan ini untuk meringankan beban warga yang terkena musibah beruntun di Tahun 2008 ini.
Gapeksindo Balikpapan menghimbau Pemerintah Kota Balikpapan agar mengambil langkah cepat untuk mengantisipasi bencana banjir,tanah longsor dan angin puting beliung yang kerap terjadi dikota yang terkenal dengan Julukan Kota Beriman. Langkah penting yang harus diambil adalah :

Mengevaluasi studi dan rekomendasi penanganan banjir yang telah dilakukan pihak ITS , yang ternyata tidak dapat berjalan sesuai rencana.
Menyelesaikan pembangunan Bozem yang tertunda pelaksanaannya akibat kendala pembebasan tanah warga.
Membuat Master Plan Drainase dan Penanggulangan Banjir yang Komprehensif sesegera mungkin , dan segera melaksanakan seluruh rencana tersebut ditahun 2008 ini juga.
Menghimbau warga agar dalam membuat desain rumah yang akan dibangun menggunakan Desain Rumah Panggung.
Merelokasi warga yang berada di lokasi rawan longsor.

Pertamina Siapkan SPBU Khusus

2008-06-28T08:28:00.005+08:00

Terkait keluhan pengusaha Balikpapan yang tergabung dalam Asosiasi Jasa Konstruksi Gapeksindo Balikpapan akibat sulitnya mendapatkan solar untuk menjalankan peralatan berat yang dimiliki, Pertamina dalam waktu dekat ini mulai mengambil langkah bijak dengan membuka SPBU Khusus yang melayani penjualan Solar Non Subsidi. Untuk Wilayak Balikpapan , SPBU yang berada dilokasi KM 14 direncanakan menjadi SPBU pertama yang melayani Solar Non Subsidi tersebut.

Terobosan Pertamina sedikit membuat Pengusaha Lega , Namun Jika Gapeksindo memandang bahwa Jumlah SPBU yang dipersiapkan tidak hanya 1 (satu) saja, idealnya lokasi SPBU yang melayani Solar Non Subsidi sebaiknya tersebar di setiap Kecamatan Di Kota Balikpapan, sehingga tidak terjadi penumpukan kendaraan yang ingin mendapatkan Solar.

Revisi UMP Kaltim 2008 ditolak APINDO

2008-06-28T07:38:00.007+08:00

Gapeksindo Balikpapan perlu memberikan usulan dan pendapat terkait rencana revisi kenaikan UMP Provinsi Kaltim 2008.
Revisi Upah Minimum Provinsi (UMP) 2008 yang diusulkan Pemerintah Propinsi Kalimantan Timur sebesar Rp. 1.389.560 perbulan ditolak oleh APINDO Kaltim. Alasannya, usulan tersebut , tidak sesuai dengan UU 13 / 2003 tentang ketenaga kerjaan yang mengisyaratkan UMP berlaku selama setahun dan Penetapan oleh Gubernur tidak disepakati APINDO, salah satu unsur dewan pengupahan.

Sementara itu KADIN Balikpapan , menyatakan dukungannya pada sikap APINDO yang menolak diberlakukannya revisi UPM Provinsi Kaltim 2008. Menurut KADIN Balikpapan , jika Revisi UMP tetap diberlakukan, maka beban pengusaha akan semakin berat paska kenaikan BBM belum lama ini. Yang paling mengkhawatirkan adalah ditengah kondisi dunia usaha yang sedang lesu dan cenderung stagnan saat ini, jika revisi UMP diberlakukan maka bukan tidak mungkin banyak Perusahaan yang melakukan Pengurangan Jumlah Tenaga Kerja dan akibatnya Jumlah pengangguran di Kaltim meningkat.
Gapeksindo Balikpapan , memiliki pandangan sendiri tentang Revisi UMP Provinsi Kaltim 2008, yaitu Mendukung kenaikan UMP dengan prosentase kenaikan disesuaikan dengan eskalasi biaya yang ditetapkan Pemkot Balikpapan. Jika Pemkot Balikpapan menaikkan harga satuan dasar perhitungan biaya proyek sebesar 20 % , maka UMP juga maksimal di naikkan sebesar 20% agar terjadi keseimbangan.
Tidak memberikan kenaikan upah pada pekerja juga bukan kebijakan yang bijak, karena buruh atau pekerja juga terkena dampak langsung akibat kenaikan harga BBM, sehingga Pengusaha juga harus memikirkan nasib pekerjanya, karena Hidup Mati suatu Perusahaan berada di Tangan Pekerja.

Tender elektronik di Garuda Indonesia

2008-06-17T04:14:00.005+08:00

VENDOR POLICY

Kebijakan Garuda dalam pengadaan barang/jasa lebih memprioritaskan pengadaan secara langsung dari pabrikan, distributor resmi atau agen tunggal dan menghindari penggunaan perantara yang tidak memberikan nilai tambah. Dalam pemilihan vendor, Garuda lebih memperhatikan aspek kemampuan dan daya saing perusahaan, daripada mempertimbangkan aspek kepemilikan TDR.

Ketentuan dan persyaratan bagi para rekanan yang ingin mengajukan diri sebagai rekanan Garuda, adalah sebagai berikut :

Memenuhi persyaratan administratif seperti :
1. Badan usaha dengan dibuktikan adanya copy Akta Pendirian perusahaan beserta perubahannya dan copy SIUP
2. NPWP dan Surat penetapan sebagai PKP
3. Laporan Keuangan 2 tahun terakhir (Audited lebih diutamakan)
4. Copy sertifikasi (jika diperlukan)
Memenuhi persyaratan teknis seperti :
1. Data fasilitas perusahaan yang dimiliki
2. Data kapasitas produksi yang tersedia dan terpakai
3. Jumlah pegawai dan keahliannya
4. Teknologi dan inovasi
5. Delivery
6. Quality Control & SOP
7. Sertifikasi lainnya (jika diperlukan)
Mempunyai kemampuan/keahlian dan pengalaman dalam bidang usahanya disertai dengan adanya daftar pengalaman pekerjaan dan referensi.

selengkapnya....

Pengumuman Tender elektronik Pemkot Surabaya

2008-06-17T04:06:00.005+08:00

Pengumuman Pengadaan

PENGUMUMAN LELANG

Dalam rangka pelaksanaan DIPA Tahun Anggaran 2008, Sekretariat Layanan e-Procurement mengumumkan pekerjaan yang akan dilelang kepada calon penyedia barang/jasa dengan ketentuan sebagai berikut :

A. DASAR HUKUM

Keppres nomor 80 tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah ketujuh kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2007.
Peraturan Walikota Surabaya Nomor 14 Tahun 2007, tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan dan Pengendalian Belanja Daerah.

B. URAIAN PEKERJAAN YANG DILELANG selengkapnya....

Tender di Pertamina

2008-06-17T04:00:00.003+08:00

Daftar Pekerjaan PT. PERTAMINA (PERSERO) selengkapnya ...... ::.

	Nomor Lelang	Nama Pekerjaan	Pemilik Pekerjaan	Kualifikasi	Sub Bidang
Pilih	EP23-M08LL0096A	SPROCKET GEAR	PT. Pertamina EP Region Jawa ( Tim B.1 - Surface)	KC	- Peralatan/suku cadang instrumentasi dan kelengkapan mesin
Pilih	EP23-S08LL0086B	PERBAIKAN LIVING QUARTER DI XA SERVICE LAPANGAN X-RAY	PT. Pertamina EP Region Jawa ( Tim B.1 - Surface)	KC	- Fasilitas produksi dan platform lepas pantai;
Pilih	UP32-M08LL0003A	PENGADAAN TUBE BUNDLE ASSY E-14-013/14/15	PT PERTAMINA (Persero) UP III - JPK + Kilang (TIM.2 - Barang)	M PBRK	- Plant element & Parts
Pilih	UP32-M08LL0002A	Pengadaan Tube CS Seamless A-179 or 192	PT PERTAMINA (Persero) UP III - JPK + Kilang (TIM.2 - Barang)	M	- Tubular Goods.

Departemen Luar Negeri Menerapkan e-Procurement

2008-06-17T03:46:00.004+08:00

Untuk meningkatkan efisiensi dan transparansi dalam pengadaan barang dan jasa pemerintah, Departemen Luar Negeri (Deplu) menerapkan e-procurement atau sistem lelang online. Sistem e-procurement ini dibangun bekerja sama dengan pemerintah kota (pemkot) Surabaya. Dipilihnya pemkot Surabaya karena dinilai telah cukup berhasil menerapkan e-procurement di instansinya. E-Procurement ini langsung diresmikan oleh Hassan Wirajuda, Menteri Luar Negeri RI di Kantor Deplu hari ini (27/6). Dalam sambutannya, Hassan menyampaikan bahwa perlu adanya ketertiban fisik, administrasi, dan waktu. Hal ini untuk mendukung terciptanya sistem pengawasan yang baik dalam kerangka tertib pengawasan. “Dengan adanya e-procurement ini tentu juga harus didukung dengan e-office dan e-government lainnya,” katanya.

Bambang DH, Walikota Surabaya yang hadir dalam peresmian itu mengatakan bahwa e-procurement yang telah dilakukan di Surabaya untuk membangun transparansi. Dengan demikian menciptakan kepercayaan bagi masyarakat atas pengadaan yang dilakukan. Menurut Bambang, justru hambatannya dari dalam karena ketatnya sistem e-procurement tersebut. “Panitia tidak dapat melakukan korupsi, kolusi, dan nepotisme,” jelasnya. Karena hal ini, lanjutnya, tergantung dari niat dan kesempatan yang ada. Sedangkan kesempatan sudah ditutup oleh sistem e-procurement ini. Sekarang tinggal niat dari para pelakunya. Dari penerapan e-procurement di Surabaya, diperoleh efisiensi anggaran hingga 24 persen dan rata-rata di atas 20 persen per tahunnya. Disamping itu, 60 persen pemenang tender adalah perusahaan menengah kebawah yang kebanyakan dari kalangan muda yang memiliki kemampuan untuk melakukan penawaran dengan tepat. Untuk informasi e-proc Deplu dapat dilihat pada web www.e-proc.deplu.go.id.

Pemkot Denpasar Menerapkan e-Procurement

2008-06-17T03:43:00.003+08:00

Pengadaan barang dan jasa pemerintah merupakan lahan basah untuk melakukan KKN (korupsi, kolusi, dan nepotisme). Kurangnya transparansi dalam tender proyek sering menjadi pembicaraan dimasyarakat. Menghindari penyimpangan dalam pengadaan barang dan jasa pemerintah tersebut, Pemda Denpasar menerapkan sistem e-procurement. selengkapnya

Presiden datang Jalan "Kubangan sapi" dan Siaga Diperbaiki

2008-06-14T09:04:00.005+08:00

Kerusakan Infrastruktur Umum seperti Jalan Raya akibat kerusakan lingkungan yang terjadi Balikpapan semakin parah. Salah satu contoh adalah Jalan di MT. Haryono yang rusak parah akibat selalu tergenang banjir pada saat turun hujan dan menjadi kubangan lumpur yang sangat mengganggu kenyamanan masyarakat. Sekian lama masyarakat balikpapan melakukan kritik dengan memberikan julukan Jalan tersebut dengan " Jalan Kubangan Sapi", namun usaha perbaikan jalan tersebut tek pernah terealisasi dengan alasan keterbatasan dana. Namun kini jalan tersebut mulai diperbaiki oleh pihak DPU Propinsi, namun sayangnya menurut informasi jalan ini hanya diperbaiki sementara saja seperti yang pernah dilakukan pihak DPU kota Balikpapan, Menurut Gapeksindo perbaikan sementara yang dilakukan DPU Propinsi terkait kedatangan Presiden SBY ke Balikpapan. Begitu Juga kerusakan yang terjadi bertahun-tahun di jalan Siaga , kini juga mulai diperbaiki oleh Pemkot Balikpapan. Ternyata usaha perbaikan yang dilakukan baik Pemprop Kaltim dan Pemkot Balikpapan hanya untuk menjaga image terkait kedatangan Presiden Indonesia yang akan lewat di Kota Balikpapan.

Bantuan Langsung Tunai BLT kurang tepat sasaran

2008-06-07T17:12:00.003+08:00

Banyak pendapat yang bermunculan setelah Pemerintah Indonesia mengeluarkan kebijakan untuk memberikan subsidi langsung akibat dampak kenaikan harga BBM kepada warga yang diklaim pemerintah sebagai masyarakat miskin. Kebijakan BLT atau Bantuan langsung Tunai bagi Pemerintah telah tepat sasaran, namun bagi sebagian masyarakat hal tersebut tidak membantu masyarakat dalam melepaskan diri dari tekanan ekonomi yang semakin berat. Seharusnya Pemerintah membuat program yang lebih bijak seperti jaman Orde Baru yaitu program Jaring Pengaman Sosial atau JPS. Karena JPS selain membantu masyarakat yang mengganggur juga menggerakkan roda perekonomian suatu daerah dengan terciptanya lapangan pekerjaan.
Pemerintah Pusat pada jaman Orde Baru melalui program JPS membuat proyek-proyek yang melibatkan masyarakat untuk ikut serta dalam kegiatan proyek dilingkungan masing-masing. Mereka akan mendapatkan upah setelah ikut bekerja dalam proyek yang dibiayai JPS. Keuntungannya adalah selain mendapatkan uang dari hasil bekerja, juga membuat mental masyarakat tidak menjadi mental pengemis dan selalu menjadi masyarakat miskin.
Di kota Balikpapan yang terkenal dengan kota Minyak dan Biaya Hidup nya cukup tinggi, dalam waktu dekat ini juga akan membagikan BLT kepada masyarakat, Namun sungguh pemandangan yang tidak lazim biasanya terlihat pada saat pengambilan uang dari BLT , mereka yang mengambil uang rata-rata datang dengan kendaraan roda dua dan menggenggam Hand Phone . Jadi kesimpulannya BLT apakah telah tepat sasaran. Menurut pendapat Gapeksindo Balikpapan, seharusnya Pemerintah Kota Balikpapan mengalihkan BLT menjadi JPS dengan menciptakan proyek-proyek yang bisa melibatkan masyarakat miskin dan pengangguran.

Pemerintah Pusat Tolak Proyek Jalan Tol Kalimantan Timur

2008-06-03T07:35:00.004+08:00

Pemerintah Pusat menolak rencana Pemprov Kaltim membangun jalan Tol antar kota. Dengan alasan bahwa tidak ada Investor yang berminat dalam pembangunaan Jalan Tol Kalimantan Timur dan Jumlah lalulintas kendaraan perhari yang masih dibawah 20,000 kendaraan. Menurut perhitungan Dinas Pekerjaan Umum Pusat , dalam jangka 50 tahun uang yang di investasikan belum tentu kembali yang didapat dari hasil tarif Tol yang dikenakan. Menteri PU menjelaskan pada acara penandatanganan prasasti pembangunan Kebun Raya Balikpapan, bahwa untuk membangun jalan Tol membutuhkan biaya yang besar dan tidak bersumber dari APBN , melainkan dananya berasal dari swasta yaitu pengusaha. Menurut hasil survei studi kelayakan , jalan Tol Kaltim saat ini belum menguntungkan. Gapeksindo Balikpapan memandang jika dilihat dari segi bisnis , Pembangunan Jalan Tol belum menguntungkan , namun untuk lebih menggerakkan roda perekonomian Kaltim , maka Pembangunan Jalan Tol seharusnya sudah harus dimulai dari sekarang sebelum sumber daya alam terutama minyak , gas dan batu bara yang dimiliki Kaltim habis terkuras.

Tarif Angkutan laut Naik Memicu Kenaikan Harga Material

2008-06-03T07:08:00.003+08:00

Dampak kenaikan harga BBM , tarif angkutan laut ikut naik hingga kisaran 20%. Kenaikan biaya transport ini akan memicu kenaikan harga material mayor seperti , semen, besi dan batu pecah yang selama ini disupplai dari luar Kalimantan. Di kota Balikpapan yang saat ini sedang tumbuh pesat dan berkembang dalam pembangunan infrastruktur yang banyak dibiayai dana perimbangan bagi hasil minyak, saat ini Pemkot Balikpapan telah mengambil langkah bijak dengan melakukan revisi harga dasar proyek yang dijadikan acuan dalam perhitungan biaya proyek. Gapeksindo dalam hal ini sebagai salah satu wadah tempah berkumpulnya para pengusaha jasa konstruksi di Balikpapan, menghimbau kepada anggotanya agar lebih sabar dan menahan diri untuk tidak ikut dalam proses pelelangan hingga revisi harga selesai dilaksanakan.

Proyek Penganggulangan Banjir Telaga Sari Membuat Cemas Warga Sekitar

2008-06-02T12:36:00.003+08:00

Akibat pembangunan penanganan banjir Telaga sari yang dilaksanakan PT. Adhi Karya yang belum selesai dikerjakan, warga gunung sari terus merasakan kecemasan setiap kali hujan turun di kota Balikpapan. Hal ini diakibatkan wilayah gunung sari selalu mendapat terjangan air bah yang bercampur lumpur dan sampah. Air yang mengalir dari proyek terasa begitu deras , lebih deras sebelum proyek dikerjakan sehingga warga menjadi was-was, sedang pihak PT. Adhi Karya selaku pelaksana mengaku kesulitan dengan medan yang harus dikerjakan.
Menurut warga sekitar , dahulu sewaktu masih pakai bronjong, air tidak sederas ini turunnya, tapi setelah bronjong dibuka, air yang datang sebanyak itu juga menghantam rumah warga. Gapeksindo Balikpapan memandang proyek ini dari segi perencanaan bisa saja terjadi kesalahan, seharusnya perhitungan debit airnya telah diperhitungan baik dari Input maupun Outputnya harus seimbang. Gapeksindo pernah mengingatkan kepada Dinas Pekerjaan Umum mengenai hal ini. Pihak adhi Karya selaku pelaksana juga seharusnya telah memiliki metode pelaksanaan yang dapat mengatasi permasalahan dilapangan jika terjadi bencana banjir bah. Pihak pemerintah Kota Balikpapan seharusnya segera mungkin mengevaluasi proyek telaga sari tersebut, apakah perencanaannya telah benar atau pelaksanaannya yang bermasalah.

Kota Minyak Krisis Listrik & BBM

2008-05-31T22:30:00.003+08:00

Sungguh ironi,

Balikpapan

yang terkenal dengan julukan kota minyak, kini mengalami krisis listrik berkepanjangan. Seharusnya dengan sumber daya alam khususnya minyak bumi yang berlimpah, hal ini tidak perlu terjadi, jika pemimpin-pemimpin Kaltim terdahulu sadar bahwa kebutuhan akan energi listrik dimasa yang akan datang akan semakin meningkat dan pembangkit listrik yang ada akan semakin tua dan mengalami penurunan kapasitas output, sehingga tanpa pembangunan pembangkit listrik yang baru maka kota Balikpapan akan mengalami defisit listrik, dan pada saat ini untuk membuat pembangkit listrik baik yang bersumber bahan bakar minyak maupun bahan bakar dari batu bara menjadi sulit, karena selain hambatan perijinan , juga biaya untuk membangun pembangkit memerlukan dana yang sangat besar. Mungkin solusi yang harus diambil terutama oleh calon pemimpin Kaltim yang akan terpilih dari hasil Pilkada gubernur yang baru saja dilaksanakan adalah mempersiapkan dana abadi setiap tahunnya sebesar 30% dari APBD profinsi yang dimiliki yang bersumber dari dana perimbangan. Dengan APBD sebesar 3 trilyun, jika 1 trilyun di simpan setiap tahunnya , maka setelah 5 tahun, Kalimantan timur akan memiliki dana abadi sebesar 5 trilyun, dan dengan dana tersebut dapat dialokasikan untuk membangun pembangkit listrik yang memenuhi kebutuhan seluruh warga Kaltim. Jika solusi tersebut tidak dapat di ambil oleh pemimpin kaltim, maka selama 5 tahun ke depan nasib warga kaltim tidak akan berubah, dan masih akan tetap merasakan pemadaman bergilir dari PLN yang tidak mampu memberi pelayanan secara maksimal kepada seluruh warga Kalimantan Timur.

Asosiasi Jasa Konstruksi diskusi dengan Satgas Balikpapn

2008-05-29T03:37:00.001+08:00

Asosiasi Jasa Kontruksi, Gapeksindo , Satgas dan BPID yang berada di kota Balikpapan , difasilitasi Kadin mengadakan diskusi untuk membahas beberapa permasalahan yang harus dibicarakan secara bersama di Hotel Blu Sky.
Diskusi berjalan lancar dengan beberapa pertanyaan yang diajukan dari beberapa undangan yang hadir. Pokok permasalahan dan bentuk pertanyaan yang berhasil didiskusiakan antara lain :

Status Legalitas SBU Kadin yang dipergunakan dalam pengadaan barang harus diperlakukan sama dengan SBU yang dikeluarkan Asosiasi Jasa Konstruksi LPJK, karena baik Kadin maupun LPJK produk yang dilidungi Undang-Undang.
SIUP yang dikeluarkan BPID harus disesuaikan dengan SBU yang diterbitkan Kadin dalam bentuk Format Bidang dan Sub Bidang.
SBU Kadin dengan Kualifikasi Menengah termasuk golongan Kecil atau Non Kecil ?
Tender melaui Internet dengan Sistem Procurement electronik atau lebih dikenal dengan eproc di Lingkungan Balikpapan yang dilaksanakan oleh Satgas yang beranggotakan 35 orang dan terbagi dari 12 kelompok , harus lebih bijak dalam menerima masukan anggota peserta terutama dalam proses tender pada saat Aanwizing (Penjelasan Pekerjaan). Banyak keinginan dari anggota asosiasi jasa konstruksi kota Balikpapan yang mendesak agar pada saat Aanwizing yang dilakukan dengan cara chating secara langsung melalui internet kurang memuaskan peserta , tidak berjalaan dinamis jawaban dari anggota Satgas yang terkesan sederhana karena peserta selalu di perintahkan lihat dokumen dan gambar yang seharusnya mendapat jawaban baik dari Satgas ,konsultan perencana dan tanggapan dari peserta lainnya pada tender sistim manual lebih banyak dan memuaskan peserta.
Satker diminta secara tegas untuk lebih cermat dalam menerapkan persyaratan tender mengenai persayaratan tenaga ahli dan personil tenaga kerja minimal yang di minta harus sesuai dengan bidang pekerjaan yang dilaksanakan dan tidak membuat dan menambah jumlah minimal tenaga ahli yang dipersyaratkan.
Satgas dan seluruh panitia yang melaksankan pelelangan terutama yang dibiayai APBD kota Balikpapan harus seragam dalam bentuk Format Kualifikasi , dan dalam hal ini Pemerintah Kota diminta mempersiapkan bentuk format standar sehingga peserta tender tidak menjadi bingung dan ragu pada saat mengikuti tender di wilayah Balikpapan.
Gapeksindo Balikpapan meminta kepada Pemerintah Kota Balikpapan agar lebih mandiri dalam penyelenggaraan tender elektronik dengan membuat sendiri sistim penyimpanan data base dan server yang saat ini masih mengikuti sistim dari pemerintah kota Surabaya.

Masih banyak pertanyaan yang harus didiskusikan , namun karena keterbatasan waktu , maka diskusi akhirnya selesai dengan agenda akan melakukan pertemuan yang lebih intensif di hari-hari yang akan datang.

Kepada seluruh Pengusaha Indonesia , khususnya pengusaha Balikpapan jika ingin mengajukan pertanyaan lebih lanjut dipersilahkan mengajukan di situs Gapeksindo pada bagian kolom komentar atau menulis pesan ke situs Halaman Pesan ke Gapeksindo .

Biaya SKA , SKT lebih mahal dari SBU

2008-05-26T19:17:00.000+08:00

Ketua LPJKD Kaltim dalam wawancara di koran harian Metro , Menganggap kebijakan SBU , SKT dan SKA sulit di hapus, dengan alasan bahwa banyak peraturan dan undang-undang yang harus di rubah dan ini memerlukan waktu yang panjang, namun LPJKD tidak menampik bahwa biaya yang harus dikeluarkan pengusaha untuk membuat SKA dan SKT lebih mahal dari SBU, Nah mengapa LPJKD tidak menindak asosiasi profesi yang berani mengeluarkan SKA dan SKT tanpa melakukan Pelatihan seperti yang diinginkan pembuat Undang-Undang Jasa Konstruksi.

ke versi inggris : gapeksindo

Gapeksindo Usul Perubahan Harga Dasar Biaya Proyek

2008-05-23T21:54:00.000+08:00

Gapeksindo Balikpapan dan asosiasi jasa konstruksi lainnya ,yang difasilitasi Kadin Balikpapan, tanggal 23 Mei 2008 , menemui Bapak Walikota Balikpapan, untuk membicarakan beberapa masalah , terutama usulan agar Pemkot Balikpapan melakukan perubahan harga dasar dalam perhitungan biaya proyek dilingkungan Pemkot Balikpapan. Usulan ini terkait rencana kenaikan BBM yang segera ditetapkan Pemerintah Pusat sebesar 28,7 %.

Alhamdullillah, berdasarkan pertemuan tersebut, Bapak Walikota Balikpapan dengan Bijak mengambil sebuah keputusan yaitu akan segera melakukan revisi harga dengan melibatkan BPS , Pemkot Balikpapan dan Asosiasi yang akan diwakili Kadin Balikpapan.
Yang menarik Pemkot Balikpapan ternyata telah memiliki rencana bahwa akan melakukan evaluasi harga setiap tiga bulan sekali pada tahun 2008 ini. Atas kebijakan tersebut Gapeksindo Balikpapan menyambut baik dan mendukung penuh ide yang dilontarkan bapak Walikota Balikpapan. Karena hal ini sangat menguntungkan bagi pihak pengusaha yang bergerak disektor jasa konstruksi.

Dampak Krisis Listrik dan BBM terhadap dunia usaha

2008-05-22T07:07:00.000+08:00

Dunia usaha khususnya yang bergerak disektor jasa konstruksi , kini semakin menderita akibat krisis listrik dan BBM yang melanda kota Balikpapan. Pemadaman bergilir dari PLN yang tidak menentu dan tak kenal waktu berakibat terjadinya penurunan aktifitas perkantoran yang mutlak membutuhkan sumber daya listrik untuk menjalankan peralatan perkantoran seperti komputer, printer , fax dan AC. Khusus peralatan kantor seperti komputer saat ini menjadi salah satu peralatan utama untuk mengikuti tender pengadaan barang di kota Balikpapan yang menggunakan sistim tender elektronik atau lebih dikenal eproc. Peralatan pendukung lainnya seperti Modem untuk Konesi Internet yang menggunakan speedy juga sangat terganggu akibat pemadaman bergilir tersebut. Akibatnya pengusaha terancam tidak dapat berpartisipasi dalam proses tender yang berada dilingkungan Pemerintah kota Balikpapan.
Belum lagi selesai permasalahan krisis listrik di kota Balikpapan , Kabar kurang menyenangkan terdengar lagi akibat kebakaran yang menimpa PLTD Batakan kota Balikpapan dan berakibat berkurangnya supplai listrik sebesar 7 MW akan semakin menambah penderitaan warga kota Balikpapan , khususnya pengusaha atau contaractor .
Krisis BBM yang melanda Negara Indonesia ku Tercinta , khususnya di Kota Balikpapan yang dahulu kala terkenal dengan julukan " kota minyak ", kini juga mulai menimbulkan permasalahan baru dikalangan pengusaha yang bergerak disektor jasa konstruksi. Pemandangan antrian kendaraan untuk mendapatkan BBM di setiap SPBU sudah menjadi hal yang biasa terlihat di kota tercinta ini. Salah satu dampak krisis BBM ini, supplai material seperti Pasir putih yang merupakan material utama dalam pelaksanaan pekerjaan konstruksi mulai sulit didapatkan. Alasan yang dikemukan supplier Pasir yang biasa melayani contractor Balikpapan , karena sulitnya mendapatkan BBM , apalagi saat ini untuk mendapatkan BBM setiap kendaraan dibatasi jumlahnya pada saat pengisian BBM di setiap SPBU.
Akibat krisis listrik dan BBM di kota Balikpapan, maka selaku asosiasi jasa Konstruksi , Gapeksindo Balikpapan , menghimbau kepada seluruh anggota gapekisndo agar lebih realistis dalam melakukan penawaran harga pada saat mengikuti tender pengadaan barang dan jasa. Bagi yang sedang dalam pelaksanaan , dihimbau agar segera melakukan evaluasi jadwal pelaksanaan pekerjaan agar pelaksanaan proyek lebih tepat waktu. Ingat, akibat keterlambatan proyek , biaya operasional yang harus ditanggung pengusaha akan semakin membengkak, akibatnya Kerugian financial yang harus ditanggung.

SKT anggota Gapeksindo telah terbit

2008-04-25T21:34:00.000+08:00

Sertifikat Keterampilan Tenaga Kerja atau disingkat SKT anggota Gapeksindo Balikpapan yang telah mengikuti Pelatihan pada tahun 2007 telah terbit sebanyak 27 sertifikat dari 85 sertifikat yang sedang dalam proses di LPJK . Untuk dapat mengetahui nama anggota yang telah terbit , silahkan datang ke Kantor Sekretariat Gapeksindo.

Internet Gratis di Kantor Gapeksindo Balikpapan

2008-02-06T10:06:00.001+08:00

Informasi Gapeksindo

Himbauan

Terkait kebijakan Pemerintah Kota Balikpapan yang akan melaksanakan tender Elektronik pada tahun 2008 ini , maka DPC Gapeksindo menghimbau anggotanya agar memanfaatkan fasilitas Internet gratis di Kantor DPC Gapeksindo agar mengetahui perkembangan lebih lanjut mengenai kebijakan tender Elektronik.

Kantor Baru Gapeksindo Balikpapan

2008-01-18T20:13:00.000+08:00

Pengumuman

Sejak tanggal 10 Agustus 2007, DPC Gapeksindo Balikpapan menempati kantor baru sebagai berikut :
Alamat : Komp. Balikpapan Baru (Puri Fantasi) Blok B No. 7 Balikpapan - Kalimantan Timur 76114
Telp : (+62)-542-711359
Fax : (+62)-542-735663

Pengumuman

Masa Berlaku SBU 2007 Diperpanjang Hingga Akhir Maret 2008

Masa berlaku Sertifikat Badan Usaha (SBU) jasa konstruksi nasional yang seharusnya berakhir pada tanggal 31 Desember 2007, telah diperpanjang selama 3 bulan hingga tanggal 31 Maret 2008.

Perpanjangan masa berlaku SBU 2007 ini, tertuang dalam Peraturan Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi Nomor 01/LPJK Tahun 2007 yang diterbitkan tanggal 17 Desember 2007, serta Surat Menteri PU No. IK 0106-Mn/676 tanggal 27 Desember 2007 yang ditujukan kepada para Gubernur Kepala Daerah Provinsi di seluruh Indonesia.

Secara rinci, Peraturan LPJK dan Surat Menteri PU tersebut menetapkan bahwa:

1. Masa berlaku Sertifikat Badan Usaha (SBU) jasa konstruksi nasional tahun 2007 yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2007 diperpanjang sampai dengan 31 Maret 2008 secara otomatis, tanpa dikenakan biaya. Dan terhitung mulai tanggal 01 April 2008, SBU 2007 dinyatakan tidak berlaku lagi

2. Untuk pelaksanaan pengadaan jasa konstruksi mulai tanggal 01 April 2008, sepenuhnya menggunakan SBU 2008 yang berlaku selama 3 (tiga) tahun sejak tanggal ditetapkan

3. Badan usaha diwajibkan melakukan registrasi SBU 2008 mulai tanggal 15 Januari 2008 di LPJK Nasional atau LPJK Daerah